Wahid Foundation Gandeng PW Pergunu Bahas Kebijakan Pendidikan Bersama Plt. Dinas Pendidikan Prov. Jateng
Semarang – Dalam rangka turut mengambil peran dalam upaya pencegahan intoleransi , radikalisme, dan ekstrimisme kekerasan di lingkungan pendidikan, sejak tahun 2017 Wahid Foundation telah menginisiasi Program Sekolah Damai. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Wahid Foundation (Mujtaba Hamdi) dalam sambutan pengantar pembahasan Kebijakan Pendidikan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 17 September 2020 via aplikasi Zoom. Kegiatan ini merupakan diskusi lanjutan dari pembahasan dan kajian yang telah dikembangkan sebelumnya. Berbagai program yang telah dilakukan diantara Lomba Mural berisi pesan perdamaian, materi toleransi dalam MPLS, outbond lintas agama, taman Bhinneka dan lain-lain, tambahnya.
Ketua PW Pergunu Jawa Tengah (HM Faojin) yang sekaligus sebagai Ketua Pokjawas Kota Semarang hadir sebagai narasumber mengetengahkan berbagai tantangan intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme di Jawa Tengah . “Tantangan dan kendala tersebut yakni: 1) SDM, dengan guru yang rendah pemahaman keagamaannya akan berpengaruh riil dalam menggali, menyemai, mendidik dan menyiapkan peserta didik ke depan. Disain, proses dan hasil mutu lulusannya belumlah kuat, masih parsial, tidak utuh dan berefek mudahnya muncul intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme di lingkungan pendidikan. 2) Daya Dukung, dengan daya dukung pendidikan yang mapan akan memperkuat dan menjadi alternative dalam mengakses sumber belajar peserta didik. Media tersebut berupa publikasi konten-konten pendidikan sekolah damai dll. 3) Pendayagunaan 4 Pusat Pendidikan (orang tua, masyarakat, sekolah dan dunia maya). Apalagi pada masa pandemi ini dunia maya melalui kegiatan virtual menjadi andalan pembelajaran. 4) Regulasi yang terkawal. Hal ini menyangkut layanan pendidikan agama pada sekolah swasta yang berlatar belakang agama tertentu di Jawa Tengah yang belum terimplementasikan dengan baik. Mayoritas layanan pendidikan agama bukan didasarkan agama peserta didik sebagaimana regulasi yang ada, namun berdasarkan agama lembaga pengelola pendidikan/yayasan”.
Melihat tantangan tersebut PW Pergunu Jawa Tengah mengembangkan program Gerasi Soraya (Gerakan Moderasi Soloraya). Program sudah bergerak mulai tahun 2018, yakni dimulai dengan gerakan senang NU-senang NKRI yang dikoneksi dalam pembentukan PC Pergunu di wilayah Soloraya. Masih menurut Faojin dalam upaya tersebut dikembangkan penguatan organisasi dan nilai-nilai moderasi beragama, peningkatan akses beasiswa bagi guru-dosen-ustadz/h NU di UNU Surakarta, peningkatan akses guru mata pelajaran umum bersama Universitas Terbuka, kolaborasi simpul-simpul nahdliyin se Soloraya dan peningkatan produktivitas dan pendayagunaannya, imbuhnya.
Selanjutnya narasumber Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Dr. Padmaningrum menjelaskan tantangan abad 21 dalam penyiapan peserta didik yang mampu berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif dan kreatif-inovatif. Hal senada juga diungkap oleh Kepala Dinas Cabang Pendidikan Wilayah XIII (Ernest Ceti Septiyanti) yang menyinggung regulasi penguatan karakter yang telah tersiapkan agar bisa diimplementasikan pada satuan pendidikan bersama kepala sekolah dan warga sekolah dan pentingnya best practice. Dari sisi praktisi seperti yang diungkap oleh Ka SMAN 1 Cepiring (Siswanto) dan GPAI SMAN 10 Semarang (A. Fadhol) bahwa dalam mewujudkan sekolah damai sangat membutuhkan pengawalan kebijakan khususnya menyangkut pendanaan, yang selama ini masih mandiri.
Sebagai penutup Mujtaba Hamdi selaku Direktur Eksekutif menambahkan beberapa hal diantaranya perlu dikembangkan mini competition dalam sekolah damai dan indikator-indikatornya. (HMF)
